PEKANBARU, RIAUPRO.COM – Transparansi proses peradilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PD BPR Indra Arta kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang menjadi instrumen resmi keterbukaan informasi perkara di lingkungan peradilan dilaporkan tidak dapat diakses selama kurang lebih dua hari dua malam.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, terlebih setelah mencuatnya nama Dodi Irawan yang disebut-sebut terseret dalam perkara dugaan aliran dana sebesar Rp300 juta dalam kasus tersebut. Hal tersebut terpantau dari hasil penelusuran SIPP, Kamis (05/03/2026).
Secara yuridis, SIPP merupakan sistem digital yang disediakan oleh lembaga peradilan guna menjamin asas keterbukaan informasi publik serta transparansi proses persidangan. Ketika akses terhadap sistem tersebut mengalami gangguan atau tidak dapat diakses dalam jangka waktu yang cukup lama, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait akuntabilitas proses penanganan perkara.
Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan pemerhati hukum, perkara dugaan korupsi BPR Indra Arta diduga sedang memasuki fase krusial dalam proses pembuktian di persidangan. Tahap tersebut berkaitan dengan pemeriksaan saksi mahkota, yaitu keterangan dari sesama terdakwa yang saling memberikan kesaksian mengenai peran masing-masing dalam konstruksi tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.
Dalam perspektif hukum acara pidana, keterangan saksi mahkota kerap menjadi alat bukti yang signifikan dalam mengungkap peran para pihak dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Melalui keterangan tersebut, majelis hakim dapat menilai sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana.
Selain itu, dalam analisis yang beredar disebutkan bahwa apabila dalam fakta persidangan ditemukan adanya aliran dana dari mutasi pinjaman yang mengarah kepada pihak di luar struktur internal bank, terutama pihak yang memiliki pengaruh politik atau jabatan tertentu, maka hal tersebut berpotensi memperluas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Nama Dodi Irawan sendiri mulai ramai diperbincangkan setelah disebut dalam sejumlah analisis publik terkait kemungkinan adanya pihak eksternal yang menikmati aliran dana tersebut. Namun hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum yang secara tegas menyatakan keterlibatan hukum yang bersangkutan dalam perkara dimaksud.
Secara normatif, apabila dalam proses pembuktian di persidangan terbukti bahwa pegawai bank secara bersama-sama dan terstruktur melanggar standar operasional prosedur (SOP) perbankan dalam proses pencairan atau mutasi dana, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyertaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sementara itu, apabila terbukti terdapat pihak lain di luar institusi yang menerima atau menikmati aliran dana tersebut dengan mengetahui bahwa dana tersebut diperoleh melalui mekanisme yang bertentangan dengan hukum, maka pihak tersebut secara yuridis berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pihak yang turut serta atau sebagai pihak yang menikmati hasil tindak pidana korupsi.
Tidak dapat diaksesnya sistem SIPP dalam perkara ini akhirnya menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi penerapan asas keterbukaan peradilan (open justice). Publik berharap lembaga peradilan dapat memberikan klarifikasi resmi guna memastikan bahwa gangguan tersebut semata-mata bersifat teknis dan tidak berkaitan dengan substansi penanganan perkara yang sedang berjalan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat penjelasan resmi dari pihak pengadilan terkait penyebab tidak dapat diaksesnya sistem SIPP tersebut. Masyarakat pun menunggu transparansi penuh dari aparat penegak hukum agar proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.[]
