KEPULAUAN MERANTI, RIAU PRO.COM – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, berlangsung dinamis dan sarat dengan kritik. Forum yang semestinya menjadi agenda rutin itu berubah menjadi ruang evaluasi terbuka danmenyoroti sejumlah langkah, arah dan kebijakan yang telah diambil.
Tak sekadar membahas angka dan capaian administratif, sidang ini memperlihatkan bagaimana DPRD mencoba menghubungkan laporan pemerintah dengan realitas yang dirasakan masyarakat. Yang mana fraksi- fraksi secara tajam menguji substansi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, Pada Senin (30/3/2026).
Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali SE, menegaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam mekanisme pengawasan. Sejumlah fraksi juga menilai masih terdapat kesenjangan antara data yang disajikan dengan kondisi di lapangan, terutama dalam isu kemiskinan, pengangguran, hingga pemerataan pembangunan.
Namun dalam dinamika yang berkembang, rapat tersebut menjadi lebih dari sekadar formalitas. Namun menjelma menjadi panggung kritik kolektif yang menuntut perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Fraksi PDI Perjuangan.
Tengku Mohd Nasir SE membuka sesi dengan kritik paling tajam, juru bicara Partai PDI Perjuangan menilai LKPJ belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat yang sesungguhnya. Ia juga menyoroti klaim penurunan angka kemiskinan yang dinilai terlalu drastis dan belum memiliki penjelasan yang kuat dan akurat terkait dampaknya.
“Agenda pokok rapat paripurna hari ini adalah pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar LKPJ Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2025,” ujarnya
“Jangan hanya sekadar data yang indah, rakyat butuh bukti nyata, LKPJ ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
“Kami melihat adanya ketidaksesuaian antara data statistik dengan realita objektif. Penurunan angka 2,64 persen itu besar dan sangat drastis, tetapi daya ungkit tidak jelas datanya,” tambahnya lagi.
“Masyarakat tidak membutuhkan laporan pertanggung jawabaan yang indah, tapi yang dibutuhkan masyarakat adalah bukti dan perubahan yang nyata,” pungkasnya.
PDI Perjuangan juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada penyusunan laporan yang hanya menampilkan angka-angka capaian tanpa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Fraksi PAN.
Melalui Syaifi Hasan AMd memberikan apresiasi terhadap capaian di sektor pendidikan dan kesehatan, namun menilai masih terdapat ketimpangan fasilitas dan kualitas layanan. Hanya mengapresiasi dengan catatan, Pengangguran harus dituntaskan dan menjadi alarm serius.
“Kami bangga atas prestasi tenaga pendidik, namun harus dibarengi sarana/prasarana pendidikan yang masih perlu dibenahi dengan perhatian serius,” katanya.
“Penurunan angka pengangguran belum berarti masyarakat sejahtera, karena kenyataannya masih banyak yang kesulitan mencari kerja,” tegasnya.
“Jangan sampai kebijakan fiskal yang kita buat justru menambah beban masyarakat tanpa ada peningkatan kualitas layanan,” ujarnya.
Disisi lain, PAN juga menyoroti persoalan pengangguran yang dinilai masih menjadi tantangan besar di tengah masyarakat.
PAN mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tidak membebani masyarakat tanpa diiringi peningkatan pelayanan publik.
Fraksi PKB dan PSI.
H. Idris MSi menyebut perlunya perbaikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat. Hanya saran agar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, mengambil posisi moderat dengan menilai pembangunan telah berjalan, namun belum sepenuhnya merata.
“Secara umum kami menilai pembangunan tahun 2025 berjalan baik, namun masih perlu perbaikan agar dampaknya lebih merata,” ujarnya.
“Untuk pertumbuhan ekonomi harus lebih inklusif dan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
“Kebijakan ini berpotensi menimbulkan tantangan baru, termasuk bagi ASN dan PPPK,” tutupnya.
Secara keseluruhan Fraksi ini hanya mengingatkan potensi dan dampak kebijakan pembatasan belanja pegawai yang dapat mempengaruhi stabilitas birokrasi. Mereka menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Fraksi Golkar.
H. Hatta SM menyebut meski LKPJ tersusun baik, substansinya perlu perhatian serius. Juga menyoroti PAD yang jauh dari Target, karena tunda bayar harus segera diselesaikan. Golkar menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai masih lemah.
“Secara materi maupun isi sudah baik, namun terhadap beberapa realita yang kurang maksimal perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya.
“Target sebesar Rp264 miliar lebih, namun realisasinya hanya sekitar Rp111 miliar. Ini menunjukkan asumsi pendapatan belum realistis,” tegasnya.
“Kami mencatat sudah dua tahun terjadi tunda bayar. Ini harus menjadi evaluasi serius agar tidak terulang kembali,” tambahnya.
“Perlu adanya upaya yang kuat dalam menggali sumber-sumber PAD agar kemandirian fiskal meningkat,” harapnya.
Golkar juga menilai ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi.
Selain itu, persoalan tunda bayar kembali disorot sebagai masalah berulang. Capaian PAD menjadi sorotan utama.
Fraksi Gerindra.
Mulyono S.E MI.Kom menyoroti lemahnya perencanaan yang akan mengakibatkan resiko sosial mengintai. Fraksi Gerindra menilai LKPJ masih bersifat normatif dan belum menggambarkan kondisi secara utuh. Ia menegaskan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan menyoroti capaian pendapatan daerah.
“LKPJ Tahun 2025 masih sangat normatif dan belum menggambarkan secara utuh kinerja penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
“Realisasi hanya 81,51 persen dari target. Ini menunjukkan kekurang cermatan dalam perencanaan,” tambahnya.
“Target Rp264 miliar lebih, realisasi hanya Rp111 miliar atau 42,17 persen. Mohon penjelasan dan klarifikasinya,” ujarnya.
“Kami khawatir Meranti bisa masuk kategori kemiskinan ekstrem jika tidak ada langkah konkret,” tegasnya.
Gerindra meminta transparansi terkait PAD serta mendorong optimalisasi sektor migas.
Pemda harus lebih aktif mengurus hak PI 10 persen dari blok migas. Gerindra bahkan mengingatkan potensi kemiskinan ekstrem menunggu jika tidak ada langkah konkret.
Fraksi NasDem.
Rosihan Afrizal SH menekankan pentingnya terobosan baru, untuk mendorong inovasi dan kejelasan arah Ekonomi. Fraksi NasDem juga mendorong agar pemerintah daerah melakukan inovasi dalam meningkatkan PAD dan memperjelas arah pembangunan ekonomi.
“Kami berharap ada inovasi potensi sumber daya guna meningkatkan PAD sehingga mampu mencapai kemandirian fiskal,” ujarnya.
“Pemda harus memprioritaskan peningkatan SDM dan pemulihan ekonomi masyarakat,” katanya.
“Kami ingin penjelasan konkret mengenai target pertumbuhan ekonomi 2026 dan program prioritasnya,” ujarnya.
“Kami mengapresiasi penghargaan UHC dan prestasi tenaga kependidikan yang diraih pemerintah daerah,” tutupnya.
Partai NasDem juga menyoroti pentingnya pembangunan SDM, meski demikian NasDem tetap memberikan apresiasi.
Fraksi PKS.
Melalui juru bicara Fazrul Amraini SPd, PKS menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi dari sejauh mana pelayanan dasar benar-benar hadir secara merata.
Layanan Dasar Harus Menjangkau Hingga Daerah Terpencil. Fraksi PKS memberikan perhatian serius terhadap pemerataan layanan dasar yang dinilai masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
“Kami berharap Kualitas pendidikan dan kesehatan harus benar-benar dirasakan hingga ke daerah terpencil,” ujarnya.
Menurut PKS, masih terdapat kesenjangan akses dan kualitas layanan antara wilayah pusat dan pinggiran. Kondisi geografis Meranti yang terdiri dari pulau-pulau dinilai membutuhkan pendekatan pelayanan yang lebih inovatif dan adaptif.
Mereka menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama karena menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan akses, kualitas tenaga layanan, serta sarana prasarana harus terus diperkuat.
Partai PKS berharap pemerintah daerah mampu menghadirkan solusi konkret agar tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan dasar hanya karena keterbatasan akses dan jarak.
Fraksi PPP dan Demokrat.
Suji Hartono SE menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan analisis menyeluruh terhadap LKPJ yang disampaikan. Mereka juga menyoroti Tata Kelola dari Pajak hingga Infrastruktur.
Fraksi PPP Demokrat menyampaikan pandangan komprehensif dengan mengurai berbagai sektor pembangunan secara rinci.
“Setelah kami menganalisa secara seksama, penyampaian LKPJ Kepala Daerah tentang capaian dan permasalahan pembangunan, maka Fraksi PPP Demokrat memberikan beberapa catatan penting,” ujarnya.
“Pemerintah Daerah harus merubah pola pemungutan pajak dan retribusi, melakukan restrukturisasi yang sistematis serta pendataan yang akurat dan terbuka terhadap objek pajak,” tegasnya.
“Realisasi belanja 81,33 persen perlu menjadi perhatian, karena masih ada program yang belum tepat waktu,” katanya.
“Kami menekankan pentingnya optimalisasi perencanaan agar SiLPA dapat diminimalkan dan dimanfaatkan lebih efektif,” ujarnya.
“Program drainase hanya mencapai 11,87 persen dari target. Ini harus menjadi evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Di sisi belanja, PPP Demokrat menilai masih perlu optimalisasi, mereka mendorong reformasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Mereka juga menyoroti besarnya SiLPA agar dapat dimanfaatkan lebih efektif,
sorotan tajam juga diarahkan pada sektor infrastruktur, khususnya drainase.
Menuju Pembahasan Lanjutan
Rapat paripurna ini menjadi pintu awal sebelum pembahasan lebih mendalam di tingkat komisi. Mayoritas fraksi menyatakan menerima LKPJ untuk dibahas lebih lanjut, namun dengan catatan kritis yang menuntut perhatian serius.
Sorotan dari seluruh fraksi memperlihatkan satu benang merah yang kuat: perlunya perbaikan mendasar dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pemerataan hasil pembangunan.
Di tengah tekanan fiskal dan tantangan geografis, DPRD Meranti menyampaikan pesan tegas pembangunan tidak boleh berhenti pada laporan, tetapi harus benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat
Laporan : M.Khosir AMIN Biro Kabupaten Kepri
