Oleh : Asbul Mizan (Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau)
OPINI, RIAUPRO.COM – Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, di balik fungsi ideal tersebut, media tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan politik. Dalam perspektif ekonomi politik, media bukan hanya alat penyampai informasi, tetapi juga institusi yang berada dalam pusaran kekuasaan dan modal.
Kepemilikan media menjadi faktor utama yang memengaruhi arah pemberitaan. Ketika media dimiliki oleh kelompok pengusaha atau elite politik tertentu, isi berita cenderung mengikuti kepentingan pemilik modal. Pemberitaan tidak lagi sepenuhnya netral, melainkan dikemas sedemikian rupa agar sejalan dengan agenda ekonomi dan politik tertentu. Hal ini terlihat dari bagaimana isu-isu sensitif sering kali diberitakan secara selektif, bahkan diabaikan.
Selain faktor kepemilikan, ketergantungan media terhadap iklan juga memengaruhi independensi redaksi. Perusahaan besar sebagai pemasang iklan memiliki posisi tawar yang kuat terhadap media. Akibatnya, media kerap enggan mengkritik kebijakan atau praktik bisnis yang merugikan publik jika berpotensi mengganggu hubungan ekonomi tersebut. Dalam kondisi ini, kepentingan pasar sering kali lebih dominan dibandingkan kepentingan masyarakat.
Dari sisi politik, media sering dimanfaatkan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pada momen-momen politik tertentu, seperti pemilu atau pembahasan kebijakan strategis, media dapat menjadi sarana untuk membangun citra positif aktor politik tertentu, sekaligus melemahkan lawan politiknya. Praktik ini menunjukkan bahwa media tidak sepenuhnya berada di ruang publik yang bebas, melainkan terikat pada relasi kekuasaan.
Dalam konteks demokrasi, kondisi tersebut tentu menjadi tantangan serius. Media seharusnya berfungsi sebagai pengawas kekuasaan (watchdog), bukan justru menjadi perpanjangan tangan kepentingan ekonomi dan politik. Ketika media kehilangan independensinya, masyarakat berisiko menerima informasi yang bias dan tidak utuh.
Oleh karena itu, penting bagi publik untuk memiliki literasi media yang baik. Masyarakat perlu bersikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima dan menyadari bahwa berita yang disajikan media tidak selalu bebas dari kepentingan tertentu. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan regulasi media yang adil dan transparan agar kebebasan pers tetap terjaga tanpa mengorbankan kepentingan publik.
Pada akhirnya, ekonomi politik media menunjukkan bahwa media bukan entitas yang netral sepenuhnya. Tantangan ke depan adalah bagaimana media dapat tetap menjalankan fungsi sosialnya secara profesional, meskipun berada di tengah tekanan ekonomi dan kepentingan politik yang terus menguat.
