Batu Bara, RiauPro.com – Gelombang ketidakpuasan terhadap kinerja Polres Batu Bara kian hari kian membesar. Masyarakat bersama sejumlah aktivis hukum mendesak Kapolri dan Kapolda Sumut segera mencopot Kapolres Batu Bara.
Karena dinilai gagal mengendalikan institusi dlam mengungkap kasus dan membiarkan isu dugaan pungli oleh oknum penyidik Unit PPA terus membusuk.
Alih-alih meredam kegaduhan dengan langkah tegas, Kapolres justru memilih diam. Klarifikasi yang dilempar lewat Humas Polres dalam bentuk video bantahan malah dianggap “kosong, dangkal, dan penuh kejanggalan”.
Publik menilai narasi tersebut hanya sekadar menutupi masalah, bukan menyelesaikannya.
“Kapolres terlalu pasif, diam seakan tidak peduli. Padahal isu ini menyangkut martabat institusi Polri di mata rakyat,” tegas DS, yang juga seorang jurnalis ikut menyuarakan keresahan warga pada Selasa, (30/09/2025).
Kritik semakin tajam ketika publik melihat kepemimpinan Kapolres Batu Bara hanya sebatas seremonial tanpa arah tegas dalam penegakan disiplin dan etika anggotanya. Desakan pencopotan pun menguat.
“Kami meminta Kapolri segera mengevaluasi dan mengganti Kapolres Batu Bara. Ini bukan soal sentimen, tapi soal kegagalan nyata dalam memimpin,” ujar seorang aktivis hukum dari Medan dengan nada keras.
Tak hanya persoalan kepemimpinan, tuntutan Reformasi Polri kini kembali bergema. Publik menegaskan bahwa yang dibutuhkan rakyat bukan pencitraan semu, melainkan keberanian membersihkan oknum dan membenahi sistem yang dianggap sudah lama keropos.
“Sudah cukup drama klarifikasi. Rakyat butuh keadilan, bukan institusi yang saling melindungi di balik seragam,” tambah seorang tokoh masyarakat.
Gelombang desakan ini diyakini tak akan berhenti pada sekadar isu lokal. Jika tak segera ada langkah tegas, ketidakpercayaan terhadap Polri dikhawatirkan semakin meluas dan berpotensi merusak keutuhan marwah institusi penegak hukum terbesar di negeri ini.
(T. Sihotang/Tim)
