KUANSING, RIAUPRO.COM — Aroma persoalan mulai mengiringi pelaksanaan Pacu Jalur. Di tengah kemeriahan dan antusiasme masyarakat, sorotan terhadap pungutan lapak pedagang di lokasi pacu jalur mulai mencuat. Aparat Penegak Hukum (APH) diminta tidak tinggal diam dan memastikan setiap pungutan memiliki dasar, mekanisme, serta peruntukan yang jelas.
Sejumlah mahasiswa mempertanyakan transparansi pungutan terhadap pedagang yang berjualan di sekitar arena pacu jalur. Mereka menilai pemerintah daerah harus terbuka mengenai siapa yang menarik pungutan, berapa nominal yang ditetapkan, serta ke mana seluruh uang tersebut bermuara.
“Kalau pungutan itu menggunakan fasilitas atau lokasi milik pemerintah daerah, harus jelas berapa nominalnya dan berapa yang masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jangan sampai masyarakat hanya tahu membayar, tetapi tidak tahu uangnya masuk ke mana,” tegas seorang mahasiswa yang meminta persoalan tersebut dibuka secara transparan. Selasa (18/08/2026).
Menurutnya, momentum Pacu Jalur tidak boleh menjadi ruang abu-abu dalam pengelolaan penerimaan daerah. Setiap pungutan yang dilakukan atas nama pemerintah atau berkaitan dengan fasilitas daerah semestinya memiliki dasar hukum dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mahasiswa juga meminta APH melakukan pengawasan secara proporsional. Pengawasan tersebut bukan berarti menghambat kegiatan masyarakat, melainkan memastikan tidak ada pungutan yang dilakukan tanpa dasar atau berada di luar ketentuan.
“APH perlu turun melihat mekanismenya. Kalau memang resmi, tunjukkan dasar hukumnya, tarifnya, petugas yang berwenang menarik, serta mekanisme penyetorannya. Kalau masuk PAD, masyarakat berhak mengetahui berapa target dan realisasinya,” ujarnya.
Sorotan ini sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar tidak sekadar mengejar penerimaan dari keramaian event tahunan. Transparansi harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan Pacu Jalur, terlebih kegiatan tersebut melibatkan pedagang, masyarakat, wisatawan, dan berbagai pihak lainnya.
Pertanyaan paling mendasar kini adalah: berapa sebenarnya pungutan lapak yang ditarik, siapa yang menetapkannya, dan berapa rupiah yang benar-benar masuk ke kas daerah sebagai PAD?
Pemerintah daerah dan pihak terkait dinilai perlu memberikan jawaban terbuka agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat. Jika seluruh pungutan telah memiliki dasar dan mekanisme yang sah, transparansi justru akan memperkuat kepercayaan publik.
Sebaliknya, apabila terdapat pungutan yang tidak jelas dasar dan peruntukannya, APH diminta tidak ragu melakukan pengawasan dan menelusurinya.
Pacu Jalur adalah kebanggaan Kuantan Singingi. Karena itu, kemeriahan tradisi harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.***
