PEKANBARU, PRORIAU.COM – Satgas Pengendalian Perambahan Hutan (PPH) Provinsi Riau beberapa waktu lalu telah melakukan penyegelan terhadap lahan berupa kebun sawit yang berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Lahan tersebut diketahui dimiliki oleh seorang anggota DPRD Provinsi Riau berinisial KSR.
Penyegelan ini sempat menjadi sorotan publik lantaran menyingkap dugaan keterlibatan pejabat daerah dalam aktivitas pengelolaan kawasan hutan yang tidak sesuai aturan. Namun, setelah tindakan penyegelan dilakukan, publik kini mempertanyakan kelanjutan proses hukum yang seolah tidak berjalan, Selasa (23/09/2025).
Hingga kini, pihak Polda Riau di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Pol Herry Heryawan belum menunjukkan langkah nyata terkait penanganan kasus tersebut. Tidak adanya informasi mengenai pemeriksaan saksi, pemanggilan pihak terduga, maupun pengembangan penyidikan membuat masyarakat menilai kasus ini terkesan jalan di tempat.
Sejumlah aktivis lingkungan di Riau juga menyuarakan kekecewaan. Mereka menilai ketegasan penegakan hukum hanya tampak di awal, namun berhenti begitu saja tanpa kejelasan.
“Kalau kasus ini dibiarkan menggantung, maka citra penegakan hukum kita akan jatuh, apalagi menyangkut pejabat publik,”ungkap salah seorang aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat berharap Polda Riau dapat bersikap transparan dan konsisten dalam menuntaskan perkara dugaan pelanggaran di kawasan hutan tersebut. Menurut mereka, hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Hingga berita ini diterbitkan, sudah hampir beberapa bulan, pihak Polda Riau belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus kebun sawit di kawasan HPT milik KSR tersebut.
