Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukrim

Buka Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Kakanwil Ditjenpas Sumut: Seluruh PK Harus Implementasikan Secara Optima

badge-check

Buka Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Kakanwil Ditjenpas Sumut: Seluruh PK Harus Implementasikan Secara Optima Perbesar

Medan,RiauPro.com ll   Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara, Yudi Suseno, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bagi para Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di lingkungan Kanwil Ditjenpas Sumut.

 

Kegiatan yang diselenggarakan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan berlangsung dengan baik dan berjalan lancar  pada Jumat, (13/06/2025).

 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para Pembimbing Kemasyarakatan terhadap substansi dan implikasi praktis dari KUHP baru, yang mulai berlaku menggantikan KUHP lama warisan kolonial.

 

Dengan hadirnya regulasi baru ini, diharapkan seluruh jajaran fungsional di bidang pemasyarakatan, khususnya para PK, dapat menyesuaikan pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang terbaru.

 

Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain perwakilan Aparat Penegak Hukum (APH) dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi hukum yang segaja diundang sebagai narasumber.

 

Juga Kepala Bapas Kelas I Medan, Kepala Bapas Kelas II Sibolga, serta seluruh pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dari berbagai UPT Pemasyarakatan di Sumatera Utara, baik yang hadir secara langsung (luring) maupun melalui sambungan daring.

 

Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjenpas Sumut, Yudi Suseno, menegaskan pentingnya pemahaman terhadap perubahan substansi hukum pidana nasional ini.

 

Ia menekankan bahwa para PK memiliki peran strategis dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, khususnya dalam tahapan asesmen, rekomendasi, hingga pendampingan bagi klien pemasyarakatan. Dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kita semua harus siap beradaptasi.

 

” Saya berharap seluruh Pembimbing Kemasyarakatan dapat berperan aktif memahami isi undang-undang ini, dan tentunya mampu mengimplementasikannya secara optimal dalam praktik kerja sehari- hari,” ungkapnya .

 

” Dengan demikian, keberadaan PK tidak hanya sebagai pelengkap sistem peradilan pidana, tetapi menjadi aktor penting dalam menghadirkan keadilan restoratif dan pemulihan sosial bagi masyarakat,” ujar Yudi, sembari menutupnya.

 

( Yeni )

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Serah Terima Bantuan Fasilitas Sekolah di SDN 004 Desa Logas Hilir, PT PCS Komitmen untuk Pendidikan

10 Nov 2026 - 23:03 WIB

Serah Terima Bantuan Fasilitas Sekolah di SDN 004 Desa Logas Hilir, PT PCS Komitmen untuk Pendidikan

Ratusan Rakit PETI Diduga Rusak Aliran Sungai Indragiri, Warga: Pulau Domo Juga Terancam

10 Nov 2026 - 19:11 WIB

Ratusan Rakit PETI Diduga Rusak Aliran Sungai Indragiri, Warga: Pulau Domo Juga Terancam

Cegah Gangguan Kamtibmas Di Sejumlah Titik Keramaian, Polsek Bagan Sinembah Gelar KRYD

10 Nov 2026 - 15:00 WIB

Cegah Gangguan Kamtibmas Di Sejumlah Titik Keramaian, Polsek Bagan Sinembah Gelar KRYD

Polsek Simpang Kanan Gotong Royong Bersama, Bersihkan Lingkungan Kantor Giat Program Asri

10 Nov 2026 - 13:53 WIB

Polsek Simpang Kanan Gotong Royong Bersama, Bersihkan Lingkungan Kantor Giat Program Asri

Polsek Simpang Kanan Intensif Turun Lahan, Jagung Pipil Tumbuh Subur Program Ketapang Menunggu Hasil

9 Nov 2026 - 14:15 WIB

Polsek Simpang Kanan Intensif Turun Lahan, Jagung Pipil Tumbuh Subur Program Ketapang Menunggu Hasil
Trending di Hukrim