KEPULAUAN MERANTI,RIAU PRO.COM— Isu soal ketersediaan anggaran Pemkab Kepulauan Meranti hal tersebut dijelaskan langsung oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, MT.
Fajar secara tegas membantah anggapan bahwa BPKAD sengaja menahan dana transfer yang telah masuk ke kas daerah. Ia menyebut, persoalan sebenarnya bukan sekadar ada atau tidaknya uang, tetapi kapan dana tersebut masuk dan bagaimana penggunaannya disesuaikan dengan kondisi kas serta skala prioritas pemerintah daerah.
“Saya hari ini ingin meluruskan apa yang menjadi spekulasi dari sebagian masyarakat terhadap ketersediaan anggaran kita. Saya tidak mau lagi ada isu-isu miring bahwa BPKAD menyimpan uang transfer yang masuk,” tegas Fajar,kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, pada Kamis (24/09/2026).
Rp1 Triliun Lebih, Tapi Tidak Masuk Sekaligus
Fajar membeberkan, berdasarkan postur pendapatan yang menjadi sumber pembiayaan daerah, Meranti memperoleh dana transfer dari pemerintah pusat melalui TKD sekitar Rp854 miliar.
Selain itu, terdapat dari Dana Bagi Hasil (BH) Provinsi sekitar Rp44 miliar serta dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp111 miliar. Secari riil jika dijumlahkan, sumber dana tersebut mencapai sekitar Rp1,009 triliun.
Namun, Fajar menegaskan angka tersebut tidak berarti uang Rp1 triliun lebih tersebut tersedia sekaligus di kas daerah.
“Yang perlu diketahui bersama, keseluruhan dana yang masuk ini tidak serta-merta masuk sekaligus. Dana tersebut masuk secara bertahap, tidak seperti yang dipikirkan oleh sebagian masyarakat saat ini,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu hal penting yang harus dipahami publik dalam melihat kemampuan keuangan daerah.
SPP dan SPM Lengkap, SP2D Diproses
Fajar memastikan BPKAD tidak bekerja dengan menahan pencairan anggaran. Setiap pengajuan pembayaran dari OPD diproses sesuai mekanisme dan kelengkapan administrasi serta disesuaikan dengan ketersediaan keuangan kas daerah.
“Dari postur anggaran inilah kita coba membayar seluruh kegiatan, baik yang bersifat rutin maupun urgent dari setiap OPD. Mana OPD yang sudah mempersiapkan SPP maupun SPM, kita keluarkan SP2D untuk kemudian dilakukan pencairan sesuai pengajuan,” katanya.
Ia menegaskan, BPKAD tidak memiliki kepentingan untuk memperlambat pembayaran yang memang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah.
“Kami tidak mungkin menahan-nahan kalau uangnya sudah tersedia,” tegasnya.
Karena itu, pembayaran dilakukan dengan melihat skala prioritas, terutama terhadap kewajiban yang harus segera diselesaikan.
“Saya selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berusaha semaksimal mungkin untuk menuntaskan pembayaran yang menjadi tanggung jawab Pemkab. Mana yang menjadi prioritas kita saat ini, itu yang kita selesaikan,” ujarnya.
Keuangan Daerah Harus Kembali Lebih Fleksibel ditengah kondisi fiskal daerah yang membutuhkan pengelolaan ketat, Fajar berharap kondisi keuangan Meranti ke depan semakin membaik.
Menurutnya, kesehatan fiskal daerah sangat menentukan kelancaran roda pemerintahan, pelayanan publik hingga aktivitas perekonomian masyarakat.
“Dikatakan Fajar, semoga ke depannya keuangan kita lebih baik lagi, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya, lancar dan fleksibel tanpa ada hambatan apa pun,” harapnya.
Ia juga berharap membaiknya kondisi keuangan daerah dapat memberikan dampak terhadap penguatan ekonomi masyarakat Meranti.
“Karena pada akhirnya kita berharap ekonomi masyarakat semakin kuat,” pungkas Fajar.
Laporan : M. Khosir AMN
