Pekanbaru – RiauPro.com ll Terkait carut marutnya anggaran publikasi di Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pekanbaru, yang sampai hari ada yang Tunda Bayar (TB), tapi ada juga yang bayar ke beberapa media dengan adanya kesepakatan-kesepakatan, salah satu isu yang beredar adanya bagian 70 persen untuk pejabatnya dan permasalahan lainnya.
Terkait hal tersebut, Ketua DPW PWMOI Riau, Rio Kasairy angkat bicara dan sangat menyayangkan serta menyoroti kinerja Sekwan DPRD Kota Pekanbaru, usai mengadakan pertemuan dengan para anggota dan pengurus DPW PWMOI Riau di cafe Profesor, jalan HR. Soebrantas gang Amal, Panam Pekanbaru, Kamis (29/5/2025).
“Dimana pertemuan tadi, kita membahas isu-isu yang berkembang, khususnya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada umumnya”, ucap Rio.
“Dan salah isu yang menarik, yaitu permasalahan yang terjadi di Sekwan DPRD Kota Pekanbaru mengenai tunda bayar anggaran publikasinya dan bahkan isu, adanya dugaan pejabat Sekwan DPRD Kota Pekanbaru meminta bagian mencapai 70 persen kalau ingin adanya pembayaran, seperti yang dilansir oleh awak media, Jumat 02 Mei 2025, dengab judul, Beredar Isu Skandal Dana Media Dugaan Kolusi Dana Media di Sekwan DPRD Pekanbaru Beredar, Bagian Pejabat Disebut 70 persentase”, terang Rio.
“Selain itu juga, dari berita-berita yang beredar bahwa Sekwan DPRD Kota Pekanbaru yang sekarang dipimpin oleh Hambali Nanda Manurung memiliki tredrecord yang buruk sewaktu menjadi Sekwan DPRD Kabupaten Meranti sebelum menjadi Sekwan di DPRD Pekanbaru”, tambah Rio.
“Oleh karena itu, bukan kita bermaksud suuzon dengan pemerintahan Kota Pekanbaru saat ini, tetapi alangkah lebih baiknya Pemko, dalam hal ini Walikota Pekanbaru juga bisa mengevaluasi kinerja Sekwan, apalagi Pemko saat ini lagi getolnya bersih-bersih pejabat yang bermasalah, sehingga kita media sebagai mitra publikasinya pemerintah bisa selaras dan bersaing dengan sehat dalam hal pemberitaan dan juga kerjasama khususnya di DPRD Kota Pekanbaru maupun di Pemko ataupun di OPD-OPD, ujar Rio.
“Kita, PWMOI tidak munafik adanya hubungan kerjasama media dengan pemerintah, tetapi media akan tetap menjalankan fungsinya sebagai control sosialnya pemerintahan dan kebebasan pers dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam bangsa Indonesia. Karena pers memiliki peran krusial dalam menjaga demokrasi, mengontrol pemerintah, dan memastikan informasi yang akurat dan transparan tersedia bagi masyarakat, jadi Anda sebagai pejabat publik harus siap dikritik”, pungkas Rio.
Sumber : DPW PWMOI Riau
