Dok/foto: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, MT
KEPULAUAN MERANTI,RIAU PRO.COM – Di tengah upaya menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terus memutar strategi agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan. Hal ini sesuai yang disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko,MT.
Sejumlah kewajiban daerah menjadi perhatian utama, mulai dari gaji ASN, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Alokasi Dana Desa (ADD), hingga pembayaran kepada pihak rekanan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, MT, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi kondisi keuangan saat ini. Seluruh kewajiban tetap menjadi perhatian dan akan direalisasikan berdasarkan ketersediaan anggaran serta peruntukan masing-masing.
“Saya pastikan, jika ketersediaan anggaran ada, kita realisasikan semuanya sesuai pos. Apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah tetap kita upayakan untuk diselesaikan. Kita bekerja semaksimal mungkin dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah,” tegas Fajar,kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, pada Selasa (03/11/2026).
Fajar menjelaskan, saat ini pemerintah daerah masih memprioritaskan kebutuhan belanja rutin, terutama pembayaran gaji ASN, PPPK, PPPK Paruh Waktu, serta ADD. Namun demikian, perhatian terhadap kewajiban kepada pihak ketiga atau rekanan juga tidak ditinggalkan.
Menurutnya, kondisi penerimaan daerah, khususnya dari Transfer ke Daerah (TKD) berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ruang gerak keuangan daerah.
Meski demikian, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti terus melakukan langkah-langkah penyesuaian agar kewajiban pemerintah dapat dituntaskan secara bertahap.
“Kita berupaya menyelesaikan satu per satu. Memang tidak bisa sekaligus, tetapi pemerintah daerah terus berusaha semaksimal mungkin. Prinsipnya, setiap anggaran yang tersedia akan kita arahkan sesuai peruntukannya,” ungkapnya.
APBD-P Mulai Bergerak, OPD Siapkan Pencairan Program
Tidak hanya berbicara mengenai belanja rutin, Fajar juga menjelaskan perkembangan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Saat ini, proses sinkronisasi kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai berjalan. Sejumlah OPD juga telah mengajukan proses pencairan anggaran sebagai bagian dari persiapan menjalankan kembali program-program kerja pemerintah daerah.
Ia menilai dukungan anggaran operasional menjadi faktor penting agar program OPD dapat terlaksana dan memberikan dampak terhadap pelayanan masyarakat.
DBH Rp44 Miliar, Baru Rp 6 Miliar Masuk ke Kas Daerah
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian BPKAD saat ini adalah realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Riau.
Dari total DBH yang disebut mencapai sekitar Rp44 miliar, hingga kini dana yang telah terealisasi yang ditransfer Pemrov baru sekitar Rp 6 miliar. Dengan demikian, masih terdapat kurang lebih Rp38 miliar yang dinantikan penyalurannya ke Kabupaten Kepulauan Meranti.
Fajar mengungkapkan, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, telah menyurati Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk meminta agar sisa dana DBH tersebut segera ditransfer.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat kondisi keuangan daerah, sehingga berbagai kebutuhan pemerintahan dan kewajiban pembayaran yang telah dianggarkan dapat berjalan lebih optimal.
“Kita berharap sisa DBH dari provinsi segera direalisasikan. Pak Bupati juga sudah menyurati Pak Gubernur Riau,SF.Hariyanto,agar dana tersebut segera ditransfer ke Meranti. Tentunya, jika dana itu sudah masuk, akan sangat membantu kondisi keuangan daerah,” jelas Fajar.
Di tengah dinamika fiskal yang sedang dihadapi, Pemkab Kepulauan Meranti terus berupaya menjaga keseimbangan antara belanja rutin, keberlangsungan program OPD, pembangunan daerah, dan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga.
Bagi pemerintah daerah, ketersediaan anggaran bukan sekadar persoalan angka, tetapi menjadi salah satu penentu agar roda pemerintahan tetap bergerak dan berbagai kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan perhatian,imbuhnya.
(M.Khosir AMN)
