KUANSING, RIAUPRO.COM – Dugaan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah seberang Sungai Alah, Desa Sungai Alah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, menjadi sorotan serius. Aktivitas yang disebut-sebut telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut memunculkan pertanyaan mendasar terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (APH).
Berdasarkan dokumentasi lapangan tertanggal (11/11/2026), terlihat satu unit alat berat jenis excavator berada di kawasan tanah yang telah mengalami pengerukan. Kondisi lahan memperlihatkan perubahan bentang alam, genangan air, serta area terbuka yang diduga berkaitan dengan aktivitas penggalian.
Seorang masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan kekecewaan terhadap aparat penegak hukum setempat. Menurut keterangannya, kegiatan yang diduga sebagai pertambangan tanpa izin tersebut telah berjalan dalam kurun waktu bertahun-tahun, namun belum terlihat penindakan hukum yang memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Sudah bertahun-tahun aktivitas ini berlangsung. Kami mempertanyakan bagaimana kegiatan seperti ini bisa terus berjalan tanpa tindakan tegas dari aparat,” ungkap sumber tersebut.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat turut menyebut nama seseorang berinisial AJO yang diduga sebagai pemodal aktivitas tersebut. Namun, dugaan keterlibatan pihak tertentu masih memerlukan verifikasi, klarifikasi, serta pembuktian melalui proses penyelidikan oleh aparat berwenang.
Dalam perspektif hukum, aktivitas pertambangan tanpa izin yang sah dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Penentuan adanya tindak pidana maupun pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti yang sah.
Persoalan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai fungsi pengawasan, deteksi dini, serta respons penegakan hukum di wilayah Kecamatan Hulu Kuantan.
Apabila dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut benar berlangsung dalam waktu lama, maka aparat berwenang perlu menjelaskan langkah pengawasan dan penanganan yang telah dilakukan, termasuk apakah pernah terdapat laporan masyarakat, pemeriksaan lapangan, atau proses penyelidikan sebelumnya.
Publik berhak memperoleh kepastian bahwa hukum ditegakkan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada kesan bahwa aktivitas yang berpotensi melanggar hukum dapat berlangsung terus-menerus tanpa konsekuensi hukum.
Masyarakat mendesak Polres Kuantan Singingi dan Polda Riau untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap lokasi yang dimaksud, memastikan legalitas kegiatan, memeriksa kepemilikan serta penggunaan alat berat, dan menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut.
Selain itu, instansi teknis terkait pertambangan dan lingkungan hidup perlu melakukan verifikasi terhadap status perizinan serta potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Penegakan hukum tidak cukup berhenti pada pekerja lapangan apabila ditemukan dugaan tindak pidana. Penelusuran terhadap pihak yang memberikan perintah, mengendalikan kegiatan, maupun membiayai operasional juga perlu dilakukan sesuai ketentuan hukum dan berdasarkan alat bukti.
Jika dugaan ini benar, maka persoalannya bukan sekadar tambang ilegal, melainkan juga ujian serius bagi integritas pengawasan dan keberanian penegakan hukum. Masyarakat menunggu tindakan konkret, bukan pembiaran yang berkepanjangan.***
