PEKANBARU, RIAUPRO.COM – Ikatan Pemuda Pelajar Rantau Pangean (IPPERPA) menyoroti keputusan Menteri Kehutanan yang mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) atas areal konsesi seluas 338.536 hektare.
Kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tersebut dinilai perlu dilihat secara menyeluruh, terutama dari aspek hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Minggu (22/11/2026).
Pencabutan izin tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan pemerintah dalam melakukan penertiban kawasan hutan merupakan bagian dari kewenangan negara yang harus dihormati. Penegakan hukum dan perlindungan kawasan hutan juga menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Namun demikian, IPPERPA memandang bahwa kebijakan berskala besar seperti ini tidak hanya menyangkut persoalan administrasi perizinan dan penertiban kawasan hutan. Ada konsekuensi sosial dan ekonomi yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya bagi masyarakat Provinsi Riau.
“Pasalnya, PT RAPP bersama Grup APRIL disebut memiliki lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pengusaha lokal. Keberadaan perusahaan yang telah lama beroperasi di Riau juga menjadi bagian dari ekosistem perekonomian daerah.”ujar Sabri selaku ketua IPPERPA.
Dampak kebijakan tersebut berpotensi dirasakan tidak hanya oleh perusahaan, tetapi juga oleh ribuan pekerja, keluarga mereka, mitra usaha lokal, masyarakat sekitar, hingga sektor perekonomian Riau secara keseluruhan.
IPPERPA menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak berantai yang mungkin muncul dari keputusan pencabutan izin tersebut. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menertibkan kawasan hutan justru menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi baru apabila tidak disertai langkah mitigasi yang jelas.
“Sorotan ini bukan berarti membela kepentingan perusahaan ataupun mempertanyakan kewenangan negara. Akan tetapi, setiap kebijakan publik semestinya mempertimbangkan berbagai aspek secara proporsional agar penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.”cetus Sabri.
Pemerintah juga diharapkan memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut kebijakan tersebut, terutama menyangkut kepastian nasib tenaga kerja, keberlangsungan usaha para pengusaha lokal, serta langkah perlindungan terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonominya pada aktivitas perusahaan.
Bagi IPPERPA, persoalan ini harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan yang lebih luas. Perlindungan hutan merupakan kewajiban negara, tetapi perlindungan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat juga merupakan tanggung jawab pemerintah.
“Karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penertiban kawasan hutan, tetapi juga menghadirkan kepastian hukum, keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi daerah.”gerutuhnya lagi.
Hutan harus tetap terjaga, hukum harus tetap ditegakkan, tetapi nasib pekerja dan masyarakat juga tidak boleh diabaikan.




















