PEKANBARU, RIAUPRO.COM — Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Perkumpulan Besar Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (PB-IKKS) yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Mei 2026 di Pekanbaru mulai menuai sorotan tajam.
Sekretaris Umum IPMAKUSI, Deki Irawan, secara terbuka mempertanyakan legalitas, mekanisme organisasi, hingga prosedur pelaksanaan agenda yang dinilai sarat kejanggalan dan berpotensi cacat secara organisatoris. Hal tersebut disampaikan Deki kepada awak media, Sabtu (09/05/2026).
Menurut Deki, panitia pelaksana dinilai tidak memahami prinsip-prinsip dasar organisasi, terutama terkait mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Besar atau Munas yang seharusnya mengacu pada AD/ART organisasi serta ketentuan internal yang berlaku.
“Jangan sampai forum sebesar Munas hanya dijadikan formalitas demi kepentingan kelompok tertentu. Organisasi ini bukan milik segelintir orang. Ada aturan, ada mekanisme, dan ada etika organisasi yang wajib dihormati,” tegas Deki.
Ia menilai sejumlah tahapan pelaksanaan Munas PB-IKKS terkesan dipaksakan tanpa melalui proses komunikasi yang sehat dan terbuka kepada seluruh unsur organisasi maupun perwakilan daerah. Bahkan, Deki menyebut adanya indikasi ketidakteraturan administratif yang berpotensi menimbulkan konflik legitimasi di kemudian hari.
“Kalau prosesnya sejak awal sudah bermasalah, maka hasilnya juga akan dipertanyakan. Ini organisasi paguyuban besar, bukan forum eksklusif yang bisa dijalankan sesuka hati,” katanya.
Sorotan juga diarahkan pada status kepanitiaan dan pola pengambilan keputusan yang dianggap minim transparansi. Deki mempertanyakan siapa pihak yang memberikan mandat resmi terhadap pelaksanaan Munas tersebut serta dasar hukum pembentukan panitia.
“Publik dan keluarga besar IKKS berhak tahu. Jangan sampai kegiatan sebesar ini hanya bermodalkan klaim sepihak tanpa legitimasi organisasi yang jelas,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bertujuan memperkeruh keadaan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap marwah organisasi agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang merusak tata kelola organisasi.
“Kita ingin PB-IKKS tetap menjadi rumah besar yang dihormati. Tapi penghormatan itu lahir dari proses yang benar, bukan dari agenda yang dipenuhi cacat prosedural,” lanjutnya.
Deki juga meminta seluruh pihak agar tidak anti terhadap kritik dan segera membuka ruang dialog secara terbuka demi menjaga persatuan serta menghindari polemik berkepanjangan di tubuh organisasi.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak panitia Munas PB-IKKS belum memberikan keterangan resmi terkait kritik dan pertanyaan yang dilontarkan Sekum IPMAKUSI tersebut.[]
