KEPULAUAN MERANTI, RIAU PRO.COM – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, ST, MT., buka suara terkait kisruh anggaran yang kerap disorot publik,
Fajar mengakui kondisi keuangan daerah saat ini memang minim dan belum maksimal.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Kepala BPKAD Pemkab Meranti agar publik memahami kondisi keuangan Pemkab saat ini. Hal ini disampaikan di ruang kerjanya pada Rabu (10/6/2026) pukul 15.30 WIB, kepada wartawan.
“Kami tidak menutup-nutupi kondisi kas daerah sekarang ini memang minim. Namun kami tetap optimis dan terus bekerja untuk menyelesaikan seluruh tunggakan dan pembayaran secara bertahap,” tegas kepala BPKAD yang akrab disapa Fajar.
Prioritas Utama adalah Gaji dan Dana Desa.
Saat ini BPKAD fokus pada dua hal utama, Yang Pertama pembayaran gaji ASN, PPPK, tenaga paruh waktu, outsourcing, hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dan Yang Kedua penyaluran Dana Desa, yakni Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Untuk Pencairan Dana Desa bulan April 2026 telah terealisasi sebesar 50%. Dan sebanyak 47 desa telah dicairkan sementara 49 desa lainnya masih menunggu dan dijadwalkan pada akhir Juni 2026 ini akan selesai. Untuk tunda bayar Dana Desa tahun 2025 target akan dibayarkan selama 1 bulan pada awal Juli 2026 nanti.
Reformasi Sistem Gaji setiap tanggal 1, SPM Online
Kepala BPKAD Fajar juga membeberkan rencana pemerintah daerah dalam pembenahan sistem birokrasi. Karena kedepan nya gaji ASN ditarget akan masuk kerekening penerima setiap tanggal 1 pukul 01.00 WIB mengikuti pola instansi vertikal.
“Selain itu, kami juga tidak akan lagi menumpuk berkas pencairan di meja kerja, karena semua akan beralih ke sistem SPM Online, karena sekarang sudah era digitalisasi jadi harus kita ikuti,” jelasnya.
Pemerintah kabupaten Meranti juga menyampaikan komitmenya melalui kepala BPKAD, untuk menuntaskan seluruh persoalan pembayaran yang tertunda secara bertahap.
“Secara bertahap namun pasti kami akan menuntaskan segala permasalahan terkait tunda bayar, tetapi transparansi dan akuntabilitas akan tetap kami jaga,” beber mantan Kadis PUPR itu.
Penulis : M.Khosir AMN
Editor : Redaksi Riau Pro.com
