Oleh: Mardianto Manan (Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIR)
OPINI, RIAUPROM.COM- Coba kita jujur sejenak membaca realitas sehari-hari. Negeri ini penuh dengan kata ibu.
Ada ibu kota, rumah sakit ibu dan anak, hari ibu, ibu pertiwi, hingga ibu jari.
Namun hampir tak ada ruang simbolik bagi ayah. Tak ada rumah sakit ayah, tak ada ayah kota, hari ayah datang terlambat dan sering lewat tanpa gema.
Ayah hadir, tetapi jarang disebut.
Fenomena ini bukan sekadar kebetulan bahasa. Ia adalah cermin cara bangsa ini memaknai peran, tanggung jawab, dan bahkan penderitaan terutama melalui konstruksi ruang sosial dan kebijakan publik.
Ayah sebagai Struktur, Ibu sebagai Simbol
Dalam kacamata Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), setiap penamaan ruang adalah pesan ideologis. Kota bukan hanya tempat tinggal, tetapi ruang yang memproduksi nilai, peran, dan hierarki sosial.
Mengapa pusat pemerintahan disebut ibu kota?
Karena negara memosisikan dirinya sebagai pengasuh: memberi pelayanan, perlindungan, dan jaminan hidup. Sifat-sifat ini secara kultural dilekatkan pada figur ibu hangat, merawat, dan dekat dengan kehidupan.
Sebaliknya, ayah ditempatkan sebagai struktur penopang. Ia bekerja dalam diam, menopang dari belakang, memastikan sistem tetap berjalan tanpa perlu disebut. Dalam PWK, peran ayah mirip infrastruktur dasar: jalan, jembatan, drainase, jaringan listrik. Tidak indah, tidak romantis, tapi tanpanya kota runtuh.
Kebijakan Publik yang Tanpa Ayah
Kita bangga dengan konsep Kota Layak Anak, Kota Ramah Ibu, Kota Inklusif—semuanya penting dan patut diapresiasi. Namun jarang kita bertanya: di mana posisi ayah dalam kebijakan kota?
Dalam banyak kebijakan tata ruang dan sosial, ayah sering diasumsikan:
selalu kuat, selalu siap bekerja, selalu mampu menanggung beban ekonomi,
dan tidak perlu ruang emosional.
Ayah tidak masuk kategori kelompok rentan. Padahal dalam realitas sosial, banyak ayah yang rapuh, tertekan, dan terasing di kotanya sendiri—terjebak kemacetan, jam kerja panjang, dan tuntutan ekonomi yang tak manusiawi.
Kota ramah keluarga sering kali justru tidak ramah ayah.
Rumah Sakit Ibu dan Anak: Simbol Prioritas Negara Penamaan rumah sakit ibu dan anak menunjukkan keberpihakan negara pada kelompok yang memang harus dilindungi. Namun secara tak sadar, ini juga membentuk pesan lain:
kesehatan ayah dianggap urusan pribadi.
Ayah sakit?
Tahan dulu.
Ayah lelah?
Bekerja dulu
Dalam bahasa perencanaan, ayah sering ditempatkan sebagai residual population ada, tetapi tidak diprioritaskan. Padahal ketika ayah tumbang, stabilitas keluarga dan bahkan kota ikut terguncang.
Hari Ayah yang Sepi
Hari Ibu dirayakan dengan pidato, puisi, dan air mata. Hari Ayah datang belakangan dan sering sunyi. Bukan karena ayah tidak berjasa, tetapi karena kita terlalu lama menganggap pengorbanan ayah sebagai kewajiban, bukan sebagai kemanusiaan.
Ayah boleh lelah, tapi tidak boleh mengeluh. Boleh gagal, tapi tidak boleh berhenti. Boleh sedih, tapi sebaiknya diam. Sunyi ayah telah dinormalisasi oleh sistem sosial kita.
PWK dan Tanggung Jawab Moral Kota
Dalam prinsip PWK modern dan agenda SDGs, kota berkelanjutan bukan hanya tentang ruang hijau dan transportasi publik, tetapi tentang keadilan relasional bagaimana semua peran manusia diberi ruang yang setara untuk hidup bermartabat. Kota yang manusiawi tidak hanya mengasuh, tetapi juga menopang penopangnya. Jika ibu adalah wajah kota, maka ayah adalah kerangka kota.
Jika ibu adalah simbol kehidupan, maka ayah adalah struktur keberlanjutan.
Menyebut Ayah sebagai Bentuk Keadilan
Mungkin ayah tidak membutuhkan penamaan khusus. Namun bangsa ini perlu keberanian untuk mengakui:
selama ini ayah terlalu sering diminta kuat tanpa pernah diberi ruang. Menyebut ayah bukan soal menyaingi ibu. Ini soal keadilan simbolik dan kemanusiaan.
Karena kota yang adil bukan hanya yang ramah anak dan ibu, tetapi juga kota yang tidak membiarkan ayah menanggung sunyi sendirian. Dan di situlah seharusnya negara hadir bukan hanya sebagai ibu yang mengasuh, tetapi juga sebagai sistem yang adil bagi semua peran.[]
