Kuantan Singingi,- Cep Permana Gali Ketua Umum Barisan Lantang Para Aktivis Indonesia (BALAPATISIA) adalah organisasi aktivis terbesar dan paling berpengaruh di Pekanbaru, Gali menyuarakan dukungannya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) untuk pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Cep Permana Gali mengetahui Informasi
saat awak media mengirimkan sebuah pemberitaan guna meminta tanggapan dan pendapat. Berita dengan judul Pemkab Kuansing kembali serius membahas pembentukan BUMD pada Selasa, (05-08-2025).
Sebagai Ketua Umum Balapatisia Permana menyampaikan dan mendukung langkah baik Wabup Kuansing Muklisin, untuk membahas kembali pembentukan BUMD bahkan menyampaikan sara dengan melibatkan Universitas Riau untuk kajian akademisi dan kelayakan.
” Karena Badan Usaha Milik Daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh pemerintah pusat,” ucap Cep Permana Gali.
“Tidak hanya itu, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Permana Gali.
“Wabup Kuansing sebagai Pemimpin di daerah berkemungkinan mengetahui peran penting pembentukan BUMD untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian BUMD memiliki ciri tersendiri yang khas dengan fungsi strategis dalam pembangunan daerah,” jelas Cep Permana.
BUMD bertujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum dengan menyediakan berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup masyarakat sesuai potensi, karakteristik, dan kondisi daerah. Sehingga BUMD juga berupaya mendapatkan laba atau keuntungan,” ungkap Gali.
Cep Permana Gali juga menyebutkan, BUMD memainkan peran penting dalam perekonomian di daerah dan memerlukan pengelolaan yang baik.
Adapun peranan BUMD terhadap peningkatan kemakmuran rakyat antara lain
– Meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah
– Sebagai salah satu sumber pemasukan daerah
– Memenuhi kebutuhan masyarakat daerah
– Membuka lapangan pekerja untuk menyerap tenaga kerja di daerah
– Memeratakan pembangunan
– Mendorong peran masyarakat dalam berbagai bidang usaha di daerah
– Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan dan ekonomi
– Memupuk dana untuk pembiayaan pembangunan daerah
– Membantu meningkatkan produksi di daerah
“Jika lebih dari satu pemerintah daerah memiliki BUMD, salah satu daerah harus memiliki lebih dari 51% saham,” Kata Permana Gali.
” Maka dari itu, saya berharap mahasiswa yang tergabung di Balapatisia Organisasi Aktivis Indonesia mendukung sepenuhnya Wakil Bupati Kuansing Muklisin membahas kembali pembentukan BUMD, karena jika BUMD terbentuk akan memberikan solusi permasalahan yang lebih baik lagi,” harap Permana Gali.
Dikutip dari pemberitaan Haluanriau yaitu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus memacu langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Dan salah satu upaya nyata yang kini sedang digiatkan adalah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Wakil Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin, saat memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar pada Senin kemarin (4/8/2025). melakujan pembahasan secara serius tindak lanjut pembentukan BUMD, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan studi kelayakan terbaru yang akan dilakukan oleh Universitas Riau.
“Kita menyambut baik inisiatif ini. Dengan adanya BUMD, akan terbuka ruang bagi pengelolaan usaha daerah yang profesional, legal, dan berorientasi pada peningkatan PAD,” ujar Wabup Muklisin.
Pembentukan BUMD bukan sekadar wacana, sejumlah sektor telah diidentifikasi sebagai unit usaha potensial, seperti air minum (PDAM), perkebunan, dan perhotelan.
Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan dalam kerangka bisnis daerah yang berkelanjutan.
Sebelumnya, Universitas Riau telah melakukan kajian awal terkait rencana ini. Namun, dikarenakan belum adanya kejelasan unit usaha apa yang paling layak dibentuk sebagai BUMD prosesnya sempat tertunda. Kini kajian akan kembali diperbarui dengan data dan pendekatan yang lebih komprehensif.
Wabup Muklisin menegaskan bahwa pembentukan BUMD tidak bisa dilakukan secara serampangan. Harus ada kalkulasi ekonomi, nilai investasi yang jelas, aset pendukung, hingga skala usaha yang sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi.
“Saya minta kepada seluruh OPD agar segera menyusun dan menyerahkan dokumen pendukung sesuai dengan bidang masing-masing. Ini penting agar proses studi kelayakan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kuansing Muradi dalam keterangannya mengatakan, seluruh OPD yang berkaitan dengan unit usaha tersebut sudah diminta untuk menyiapkan data teknis dan administratif guna mendukung kelancaran proses kajian oleh perguruan tinggi.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, antara lain Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Bapenda, Kepala Bappeda Litbang, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas PUPR, hingga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta para Kabag di lingkungan Setdakab Kuansing.
(SUGIANTO)
